Tinjauan Kritis ATAS VISI MARITIM Wakatobi: Belajar dari Norwegia

Oleh: Sarjono Amsan

Ketika Wakatobi dicanangkan sebagai Kabupaten Maritim, dalam pikiran saya, langsung membayangkan sebuah negeri dekat kutub Utara, namanya Norwegia. Negeri yang hampir sedingin freezer ini mempunyai PDB US$ 364,5 miliar dan pendapatan perkapita US$ 69.400 (No.3 di dunia).

Baca Juga Harga Sesuatu: Tergantung Siapa yang Mengenalnya bagian (1)

Negeri yang masuk kelompok negara Skandinavia ini mengratiskan pendidikan dengan mutu terbaik atau no.1 di dunia. Di bawahnya, dua dan tiga dalam peringkat mutu pendidikannya ditempati negara Skandinavia lainnya yaitu Swedia dan Finlandia.

Negeri-negeri Skandinavia memiliki kebijakan kesehatan terbaik di dunia. Haram bagi negeri ini membiarkan warganya terlantar, apalagi diusir dari rumah sakit karena ketiadaan BPJS.

Menariknya, negeri inilah yang didatangi Bung Hatta atas biaya urunan dari Perhimpunan Indonesia untuk mempelajari sistem ekonomi yang membuat negara-negara ini menjadi makmur dari 70 tahun yang lalu sampai hari ini. Bung Hatta atas pengalamannya itu kemudian menyusun sistem ekonomi Indonesia, dengan membayangkan kemakmuran negara-negara itu.

Nah, kembali ke Wakatobi, lalu dengan sistem apa visi Maritim dibangun kalau tidak menuju peletakkan dasar sistem ekonomi sebagai mana negara Norwegia? Karena negeri itu hampir mirip dengan Wakatobi yang memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat melimpah. Norwegia merupakan pengekspor makanan laut dan ikan nomor 2 di dunia setelah Cina.

Baca Juga Ara Nobhae na Gendi: Nokoru Nawokirano (Kalau beringin itu masih berbuah, merpati mutiara akan banyak yang datang)

Saya menangkap ada sesuatu yang keliru dalam menyusun visi Maritim dan implementasinya, jika implementasi itu tidak meletakkan kerangka penyadaran masyarakat pada posisi ekonomi dan politiknya dalam perebutan sumber daya ekonomi dengan para pemodal. Penyadaran atau keinsyafan menurut Hatta itu penting, karena mereka dengan mandiri membangun kerjasama ekonomi, self help dalam modal, produksi maupun pemasaran. Termasuk melakukan pembelian bersama.

Pentingnya membangun keinsyafan pada kekuatan sendiri ini, dimulai dengan pendidikan dasar seluruh masyarakat dengan kurikulum “Mengelola Ekonomi Rumah Tangga”. Di sini rakyat diajari berhemat, merencanakan pemasukan dan pengeluaran. Lalu bagaimana mereka membangun kekuatan modal bersama untuk membeli atau menjual bersama.

Saya membayangkan ketika Visi Maritim ini disosialisasikan, maka akan ada peletakkan dasar-dasar keinsyafan masyarakat ke arah itu. Sehingga, kalau bukan hari ini, rakyat Wakatobi menjadi yakin bahwa ada arah yang jelas tentang prototipe sebuah masyarakat sejahtera ke depan.Yaitu, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan dan keamanan terbaik di dunia. Pendidikan gratis dari TK sampai S2. Tak hanya gratis SPP saat di perguruan tinggi, tapi juga buku dan foto kopian bahan kuliah, plus uang saku yang cukup untuk biaya “kos kosan” selama kuliah gratis.

Tamat kuliah tak perlu kuatir tak dapat kerja. Daftar saja ke semacam dinas tenaga kerja dimana mahasiswa menetap. Pihak pemerintah yang akan mencarikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian si sarjana. Selama menunggu pekerjaan, negara menyediakan tunjangan untuk menutup biaya kebutuhan dasar (makan dan sewa kamar standar).

Tapi ini memang terjadi di Norwegia dengan potensi maritim yg mirip-mirip dengan Wakatobi. Yang perlu dipastikan adalah ke arah mana pembangunan Maritim ini di bawah? Ke arah sistem ekonomi Norwegia atau membangun dan mengembangkan bisnis “perkapalan” dengan fasilitas pelabuhannya?

*****

Catatan atas Tulisan ini

Apa yang terjadi di Norwegia? Sebuah struktur ekonomi yang berbasis sumber daya manusia. Kita bisa belajar dari program Saemaul Undong yang ada di Korea Selatan.

Melalui program itu, kesejahteraan masyarakatnya yang terus berkembang pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari salah satu program andalan pemerintah Korea Selatan. Terutama,  di era 1970-an hingga 1980-an. Salah satunya adalah Saemaul Undong, rural development program khas Korea Selatan yang kini diimitasi oleh puluhan negara dunia.

Dalam salah satu artikelnya Jawa Pos pernah mengatakan bahwa secara gamblang Saemaul Undong bisa diartikan sebagai gerakan pembangunan desa baru. Meski terlihat biasa, ada beberapa hal yang membedakan program ini dengan rural development program lainnya. Terutama, dalam hal tingkat partisipasi masyarakatnya.

Baca Juga Padat Karya Desa Wungka: Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Dalam konteks Wakatobi, apa yang dikatakan oleh Jawa Pos mengenai bentuk pengembangan desa, perlu mempelajari konsep Korea Selatan melalui program Saemaul Undong. Salah satu aspek yang lakukan dalam program itu adalah sistem kerja gotong royong yang dibangun berbasis masyarakat desa. Yang apabila dikembangkan di Indonesia, sistem itu adalah modal budaya kita, sebelum program padat karya menghancurkannya.

Jadi untuk membangun desa desa kita, modal budaya, modal sosial, ini harus kembali dibangun, sebagai kekuatan kita. Karena modal budaya ini menjadi karakter bangsa kita sejak dahulu kala.

Apa yang terjadi di Norwegia maupun Korea Selatan, dua negara yang memiliki modal budaya dan modal sosial sebagai kekuatan pembangunan desa desa mereka. Kejujuran, kerja keras, disiplin, objektif, positif thinking, memiliki integritas, menjadi landasan ideal yang hampir dimiliki oleh seluruh warga desa.

Menyadari pentingnya pengembangan SDM di Wakatobi, pada periode akhir masa jabatan Hugua selaku Bupati Wakatobi, pernah membangun pengembangan diri Masyarakat, pejabat, dan tokoh masyarakat melalui apa yang disebut nya dengan pelatihan teori U dari Otto Schammer. Pelatihan itu, sebenarnya adalah langkah awal pengembangan diri yang diberikan kepada seluruh stokholer yang ada di Wakatobi. Namun, setelah itu pelatihan itu tidak lagi dilanjutkan. Pada hal perubahan sebenarnya sudah harus dimulai dari pengembangan diri setiap individu yang ada di desa baik di Wakatobi maupun seluruh desa yang ada di Indonesia.

Kalau kita merujuk kepada Korea Selatan, program Saemaul Undong, berhasil menjadi penyeimbang tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan pedesaan. Apalagi, ketika pertumbuhan ekonomi waktu itu hanya terpusat di wilayah perkotaan (Jwa, 2017). Ini bisa menjadi landasan berpikir kita untuk membangun desa di Wakatobi dan di seluruh Indonesia.

Satu hal yang paling penting untuk kita tiru dalam program Saemaul undong adalah mereka mengampanyekan dan menanamkan semangat we can do it yang terdiri dari self-help, diligence, dan cooperation di kalangan masyarakat. Saemaul Undong telah diakui oleh PBB dan beberapa organisasi internasional sebagai model pembangunan yang efektif. Sebab, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan (Choi, 2014).

Keberhasilan Saemaul Undong, makin diperkuat dengan industri teknologi Korea Selatan yang pesat. Kini, perkembangan teknologi membuat mayoritas desa-desa di Korea Selatan menjadi desa mandiri secara ekonomi.

Saemaul Undong berhasil karena dieksekusi dengan tiga tahapan yang berbeda. Mulai dari mindset change, improvement living condition, hingga income development program. Pada saat itu, setiap desa akan dimotori oleh 2 orang Saemaul Leaders (1 laki-laki dan 1 perempuan) untuk mendorong partisipasi masyarakat setempat (Park dan Choi, 2016).

Jawa Pos menulis bahwa “Menariknya, mereka sama sekali tidak mendapatkan honor dari pemerintah pusat mengingat pada saat itu, ekonomi Korea Selatan masih terpuruk. Lalu bagaimana dengan program bantuan dana desa baik alokasi dana desa maupun program dana desa? Disini kita perlu merenungkan, puluhan triliun bahkan ratusan triliun  uang sudah dianggarkan oleh negara? Pertanyaannya, adakah korelasi kemajuan dan kemandirian dengan desa-desa yang ada?

Pada 1960-an hingga awal 1970-an, tingkat pendapatan masyarakat kota lebih tinggi daripada masyarakat desa. Namun dengan adanya program Saemaul Undong pada 1970-an, tingkat pendapatan masyarakat desa berhasil ditingkatkan. Bahkan melebihi tingkat pendapatan masyarakat kota dalam beberapa tahun (Jwa, 2017).

Apa yang terjadi di Norwegia dan Korea Selatan, mungkin dapat menjadi peluang untuk mempelajari mengapa mereka bisa sukses dan meningkatkan kemampuan desa mereka. Atau mungkin juga kita bisa belajar dari restorasi meiji beberapa abad yang lalu, sumber daya manusia menjadi prioritas dari mereka untuk bisa maju.

Baca Juga Cara Hebat Konservasi: Pantai Sousu di Sulap Menjadi Ruang Publik Wisata Desa

Kalau Wakatobi mau sukses dan berhasil, mereka sebenarnya bisa belajar bagaimana pembangunan desa desa di Korea Selatan, atau katakanlah mereka bisa belajar para desa-desa yang sudah maju di pulau Jawa atau di Bali. Tapi saya berpikir tulisan Sarjono ini bisa menjadi bahan diskusi terutama kepada calon bupati dan wakil bupati yang ada di Wakatobi.

Upaya untuk membangun sumber daya manusia harus ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan. Namun, ada banyak hal yang kita harus kritis tentang keberadaan Wakatobi sebagai sebuah daerah. Dana desa, banyak diserap oleh perangkat kebersihan yang semestinya dapat menjadi tanggung jawab sosial kita untuk membersihkan kampung kita. Tapi hadirnya tenaga kebersihan di tingkat desa yang dikaji dari dana desa, menjadi aspek yang penting itu dipikirkan kembali.

Karena dana itu dapat digunakan untuk modal ekonomi aktif yang memiliki dampak para ekonomi kreatif. Ini perlu kita renungkan bersama, siapapun calon Bupati Wakatobi ke depan.

Sebagian sumber https://www.jawapos.com/internasional/13/02/2018/saemaul-undong-gaya-korsel-bangun-desa-yang-bisa-dicontoh-indonesia/

Editor dan diskusi: Sumiman Udu

Baca Juga Kondisi SMA Negeri 3 Kulisusu Utara: Diknas, Target ke Depan Akreditasi B

Hafis Qur’an, Menjadi Tawaran kepada MAN Wangi-Wangi untuk Kuliah dengan Beasiswa di UMU Buton

UNIVERSITAS MUSLIM BUTON GOES TO SCHOOL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *