Properti Masyarakat Adat Itu, Ini?

Oleh: Saleh Hanan

Suatu hari empat tahun lalu, bersama teman-teman aktivis masyarakat adat, kami melakukan simulasi. Pada selembar kertas besar kami gambar peta Pulau Kaledupa.
Dalam peta, kami gambar berbagai sumber daya. Mulai dari gedung sekolah, puskesmas, rumah penduduk, pasar, pelabuhan, jalan, masjid, lapangan, kantor polisi, kantor taman nasional, hutan, laut, pantai, bahkan tower telkomsel.
Selanjutnya kami masukkan pertanyaan pertama, siapa yang menguasai dan mengurus sumberdaya itu?
Terjawab, sekolah, puskesmas, pelabuhan, pasar, pemda yang urus. Masjid, desa yang urus. Kantor polisi, Polsek yang urus. Kantor taman nasional BTNW yang urus. Hutan desa yang urus. Laut pemerintah provinsi dan BTNW yang urus. Tower telepon, Telkomsel yang urus. Bahkan pantai diurus pemilik kelapa dipesisirnya.
Kami memasukkan pertanyaan kedua, kalau begitu masyarakat adat memiliki apa, mengurus apa?
Pertanyaan kedua ini tak terjawab, tak tersimbolkan dalam properti tertentu. Kami harus rehat untuk tersenyum.
Karena memiliki dan mengurus itu paralel beroperasi dalam kaidah hak, hanya tersisa hak intelektual masyarakat adat atas properti tanah, air, udara, dalam peta simulasi tadi. Hak berupa nilai, yang melayang-layang.

Baca juga
Karena itu diskusi merekomendasikan road map masyarakat adat adalah advokasi hak adat. Bukan ikhtiar membangun pasar, jembatan, kebun, dll. Kenapa begitu? Ciri pembeda masyarakat adat dan masyarakat lokal adalah hak pengalihan, memindahtangankan. Bukan hanya hak mengakses, hak yang bisa dimiliki warga luar negeri sekalipun.
Sampai sekarang, pemenuhan hak masyarakat adat itu masih sulit diterawang. Sulit, sukar, susah.
Pada suatu musim, DKP, instansi yang memiliki kepentingan dengan masyarakat adat, kami ajak menyusun road map. Tapi sulit, sukar, susah.
Gerakan masyarakat adat itu, ini: pemenuhan hak eksistensial.

Baca Juga Paus Mati di Wakatobi: Alaram Ke Masyarakat Global tentang Sampah dan Masa depan Kehidupan

Kita rehat untuk tersenyum.

Catatan atas Tulisan Saleh Hanan

Properti adat, hilang? Artinya adat telah kehilangan atas banyak hal. Karena masyarakat adat Kaledupa telah menjadi berbagai norma dan aturan yang berhubungan dengan wilayah mereka. hilangnya hak adat atas berbagai wilayah sama dengan hilangnya nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hak adat itu.

Beberapa tahun silam, kita pernah membahas tentang peraturan daerah tentang hak ulayat, dan ketika saya konsultasikan dengan profesor antropologi UGM, beliau mengatakan bahwa jangan menggunakan istilah hak ulayat, karena istilah hak ulayat secara antropologi sangat melekat dengan masyarakat adat Minang. “Cari istilah adat yang berhubungan dengan adat anda. maka sejak saat itu saya selalu berpikir untuk kembali melanjutkan diskusi mengenai peraturan daerah hak Sara. Ini yang akan memberikan jaminan secara hukum kepada properti Sara.

Tentunya ini juga harus diingat, bahwa Undang-undang Dasar Negara Republika Indonesia, sudah menjamin bahwa tanah air dan segala apa yang ada di dalamnya yang dimasak hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Virus Corona dari Hewan Laut, Potensi Penelitian Vaksin dari Hewan Laut Wakatobi

Dalam konteks properti masyarakat adat di Wakatobi, sebenarnya ada titik temu yang bisa dikembangkan secara bersama dengan lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah pusat melalui Taman Nasional Wakatobi, pemerintah daerah. Masyarakat adat memiliki tanggung jawab kolektif untuk menjaga keberlangsungan wilayah-wilayah adat mereka seperti hutan, laut, dan wilayah-wilayah properti lainnya seperti benteng dan berbagai artefak budaya. Kebutuhan bersama atau ruang irisannya adalah pembangunan berkelanjutan atau konservasi lingkungan dan budaya.

Model kolaborasi harus dirumuskan bersama-sama, dimana masyarakat adat yang telah terbukti merawat keberlanjutan properti adat selama berabad-abad di wilayah ini, harus menjadi ujung tombak dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mendukung masyarakat adat untuk menguatkan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan properti mereka.

Ada banyak pemikiran untuk mensertifikasi properti adat, banyak pemikiran untuk dan sertifikasi tanah adat yang ada di wilayah kabupaten, tapi sebaiknya jangan dilakukan sertifikasi, itu sangat rawan untuk diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus mendukung penetapan wilayah adat itu sehingga terlindungi secara hukum dan undang-undang.

Mengapa? karena wilayah adat itu adalah titipan generasi masa depan yang harus dijaga oleh masyarakat adat hari ini dan didukung oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlangsungan properti ada dalam masyarakat Wakatobi, pemerintah pusat melalui taman Nasional Wakatobi, maupun pemerintah daerah harus memberikan dukungan yang kuat untuk peningkatan kapasitas masyarakat Adat dalam pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah mereka.

Masyarakat padat harus diarahkan bukan hanya untuk menjadi pembaca doa dan menjadi properti dalam pariwisata Wakatobi, tetapi kapasitas mereka harus ditingkatkan terutama dalam konsep tata kelola properti masyarakat adat. Di berbagai daerah di Wakatobi, properti Adat sepertinya ingin dikuasai, sehingga gampang diperjualbelikan, mulai sekarang kita harus mulai berpikir untuk mendukung penguatan kelembagaan masyarakat adat, agar mereka lebih baik dalam pengelolaan sumber daya mereka.

Diskusi: Sumiman Udu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *