Pilkada: Ruang Evaluasi Masyarakat untuk Pemimpin Mereka

Beberapa bulan lagi, pilkada akan berlangsung pada beberapa daerah tingkat dua di Sultra. Ini merupakan ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan juga kinerja partai politik yang ada di wilayahnya. Melalui pilkada, masyarakat dapat memberikan hukuman bagi seorang pejabat politik yang tidak memiliki loyalitas atau kebijakan yang berpihak pada kepentingan orang banyak.

Jika pilkada adalah ruang evaluasi dan kontrak politik antara partai politik atau calon kepala daerah, maka mestinya masyarakat mesti memanfaatkan momentum ini sebagai ruang evaluasi bagi kinerja partai dan kinerja seorang kepala daerah yang ada di daerahnya masing-masing. Kepala kepala daerah dan asal partai politik yang tidak memiliki komitmen untuk keadilan ekonomi, wujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, melalui Pilkada dapat menjadi ruang untuk berikan sanksi kepada partai politik atau kepala daerah tertentu.

Oleh karena itu, janji kampanye yang dikemukakan oleh setiap calon bupati dan wakil bupati, merupakan kontrak politik yang dipegang oleh masyarakat dan akan dievaluasi pada setiap momen Pilkada seperti ini. Visi dan misi yang disampaikan oleh calon kepala daerah merupakan satu kontrak politik yang harus dipertanggungjawabkan ketika dia menjadi kepala daerah.

Selanjutnya, momentum Pilkada adalah ruang evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghukum dan sekaligus mengangkat pimpinan mereka yang memiliki komitmen untuk kesejahteraan bersama. Demokrasi harus dibangun dalam tataran memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyuarakan hak-hak mereka, tanpa menutup mulut mereka dengan sifat fasisme, dimana uang menjadi alat untuk menyambungkan masyarakat.

Sebagai salah satu momentum yang penting bagi pembangunan daerah, Pilkada harus disambut oleh masyarakat dengan pikiran dan hati yang jernih. Pilkada harus dijauhkan dari politik uang, karena politik uang dijadikan sebagai alat untuk mencari massa dan membungkam rasa kritis dari masyarakat, maka daerah akan terjerumus kepada jalan oligarki. Dimana oligarki akan memperparah kualitas Pilkada. Dampaknya adalah akan terjadi konsentrasi pembagian ekonomi. Dengan demikian, politik uang harus menjadi agenda bersama sebagai upaya untuk menciptakan Pilkada yang berkualitas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *