KEUTAMAAN WARGA NEGARA: MENOLAK BUPATI

Oleh: Sarjono Amsan

Fasisme di Jerman yang dikomandoi oleh Hitler yang menyebabkan bencana mengerikan dalam perang dunia kedua, telah menyadarkan kepada para arsitek demokrasi untuk mulai menyoal “mayoritas” dalam pertandingan kelembagaan demokrasi (Pemilihan) harus dibatasi. Hitler yang didukung oleh mayoritas mutlak rakyat Jerman ternyata mampu menciptakan penderitaan demikian hebatnya pada Jerman bahkan dunia.

Konsensus yang menghasilkan pemenang Pemilu harus tetap dikawal, meskipun telah memperoleh 50% + 1. Karena ternyata, demokrasi yang hanya berhenti pada kelembagaan demokrasi dengan mempercayai hasil pemilihan umum sangat rentan dimanipulasi dan melahirkan oligarki. Apalagi, dalam situasi pendidikan dan kesadaran politik rakyat masih sangat rendah, maka proses konsensus bisa dibeli (money politik) atau pemaksaan politik dari penguasa dengan menggunakan jaringan dan kelembagaan yang dikuasainya bahkan penguasaan kebudayaan (hegemony).

Baca Juga Mansa’a sebagai Tradisi Bela Diri dalam Masyarakat Wakatobi

Karena itu, setelah terkoreksi oleh kekerasan perang dunia, demokrasi kemudian dibatasi oleh Hak Asasi Manusia. Artinya, mayoritas atau pemenang Pemilu tidak boleh melanggar HAM sebagai hak dasar Warga Negara. Dengan demikian, mayoritas tidak boleh semaunya menentukan arah politik suatu masyarakat. Jangan karena mentang-mentang menang Pemilu membiarkan orang yang berbeda pendapat diintimidasi. Itulah rasional politik yang seharusnya dikembangkan untuk mencegah mayoritas menggunakan instalasi demokrasi menjadi saluran otoriterianisme dan kepentingan mempertahankan oligarki serta mengakumulasi modal ekonomi.

Kelembagaan politik perwakilan tidak boleh meniadakan prinsip primer dari demokrasi, yaitu mengutamakan hak-hak warga negara yang dirumuskan dalam deklarasi HAM. Jadi, tujuan politik adalah melindungi Hak-hak Warga Negara, sementara partai politik hanya alat untuk mencapai tujuan Warga Negara. Sehingga “alat” tidak boleh menghilangkan “tujuan”.

Sebagai contoh! Menawarkan alternatif pemikiran yang berbeda dengan “jalan” yang ditempuh oleh pemenang konsesus hari ini dalam membangun sebuah daerah adalah cara untuk memelihara demokrasi. Apalagi kita bisa melihat kelemahan obyektif dari sebuah konsep pembangunan. Beramai-ramai mempergunakan kekuatan mayoritas untuk menekan suara yang berbeda, tanpa konsep obyekti yang memadai justru menumbuh suburkan otoriterianisme. Apalagi, tekanan itu hanya karena alasan mayoritas, bukan karena alasan rasionalitas.

Konsep “Keadilan Sosial” yang dianut oleh negara ini dalam falsafah negaranya adalah konsep yang mengoreksi pemusatan atau akumulasi pada tangan satu kelompok orang. Baik pemusatan modal maupun pemusatan kekuasaan. Karena itu, sangat fajar bila “pusat koreksi” warga negara dalam melaksanakan hak demokrasinya akan berpusat pada koreksi kekuasaan atau pemegang kekuasaan. Karena pusat kekuasaanlah distribusi modal dikendalikan.

Baca Juga Hafis Qur’an, Menjadi Tawaran kepada MAN Wangi-Wangi untuk Kuliah dengan Beasiswa di UMU Buton

Koreksi kasat mata yang paling gampang dilakukan adalah mulai mempertanyakan modal ekonomi dari negara dan cara mendistribusikan. Modal ekonomi riil dari APBD (bila di daerah) diperoleh oleh penguasa daerah mengatasnamakan rakyat, maka rakyat wajib mempertanyakan distribusi manfaatnya, bukan distribusi judul kegiatannya. Banyak judul-judul kegiatan APBD mengatasnamakan rakyat, tapi distribusi manfaatnya justru hanya dinikmati para oligarki dan para pelindungnya serta anteknya. Belum lagi distribusi fee gila-gilaan yang dipungut atas nama proyek rakyat tersebut.

Koreksi atas manfaat modal negara tersebutlah sejatinya demokrasi mulai ditegakkan. Bukan sekadar warga negara menunggu Pilkada atau Pemilu legislatif baru koreksi dilakukan. Justru kualitas demokrasi akan meningkat bila demokrasi bisa dimanfaatkan di luar politik elektoral. Karena dalam teori dan filosofi demokrasi, bahwa electoral politic tidak membagi habis politik. Demokrasi harus tetap bertumpu pada “KEUTAMAAN WARGA NEGARA”. Termasuk hak menolak pemimpin daerah atau BUPATI. Apalagi BUPATI yang korup.

Baca Juga Tinjauan Kritis ATAS VISI MARITIM Wakatobi: Belajar dari Norwegia

Tiga Literasi: Kesiapan untuk Memasuki era Industri 4.0 (bagian 1)

UNIVERSITAS MUSLIM BUTON GOES TO SCHOOL (30 Menit Menentukan Masa Depan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *