Dana Desa untuk BLT: Begini Aturannya Menurut Kemendes-PDTT

Dana Desa merupakan dana yang ditransfer oleh kementerian ke desa desa di seluruh Indonesia. Dalam kasus Covid 19, dana itu dapat digunakan untuk penanganan pandemi tersebut, terutama untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kasus pandemi ini.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengubah prioritas penggunaan dana desa menjadi untuk penanganan dampak Covid-19 di desa. Di dalam prioritas yang baru, Kemendes PDTT mengatur soal penggunaan dana desa sebagai Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga yang memenuhi kriteria.

“Siapa yang berhak menerima BLT dana desa ini? Yang pertama adalah kelompok miskin, yang kedua yang belum terdaftar, yang ketiga kehilangan mata pencaharian yang miskin mendadak karena situasi Covid-19, belum mendapatkan PKH, belum dapat bantuan pangan nontunai, dan kartu prakerja,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers dalam jaringan (daring), Selasa (14/4).

Ia menegaskan, semangat penggunaan dana desa sebagai BLT ini adalah jangan sampai ada warga masyarakat yang terdampak Covid-19 secara ekonomi tapi tidak tersentuh bantuan pemerintah pusat atau daerah. Itulah kemudian penting bagi desa untuk melakukan penyisiran terhadap siapa saja yang berhak menerima BLT dana desa.

Penyisiran warga yang berhak menerima harus dilakukan di tingkat desa dan fokus pendataannya di tingkat RT/RW. Abdul melanjutkan, setelah pendataan dilakukan dilakukan validasi dan verifikasi data melalui musyawarah desa (musdes) khusus.

“Jadi musdes yang digelar khusus untuk kepentingan verifikasi dan validasi terhadap KK miskin yang tidak memiliki kartu prakerja, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program pangan nontunai, dan tidak PKH,” kata dia menambahkan.

Proses setelah dilakukan validasi yang dibahas di musdes, diputuskan sebagai calon yang definitif dan kemudian disahkan oelh kepala desa. Selanjutnya, data tersebut disampaikan keapda pemerintah daerah untuk ditetapkan.

Baca juga

MASYARAKAT DESA DALAM ANCAMAN KORONA

Belajar Bisnis dari Alibaba: Tiga Jurus Sakti untuk Para Enterpreneur Muda dalam Membangun Desa

Kolam Renang Desa Masalili: Inovatif Produktif yang dapat Meningkatkan Penghasilan Desa

Kemendes-PDTT juga memberi batasan agar proses tidak terlalu lama, durasi waktunya harus lima hari kerja. “Tidak terlalu lama dan tidak mepet maka kita kasih aturan lima hari kerja, pemerintah kabupaten/kota harus sudah memutuskan daftar penerima manfaat BLTย dana desa,” kata dia lagi.

Adapun terkait sistem pencairannya, sebisa mungkin dilakukan secara nontunai untuk menghindari ketidakjujuran. Kemendes-PDTT sudah melakukan komunikasi dengan bank seperti BRI, BNI, dan Mandiri agar mempermudah masyarakat desa yang ingin mencairkan BLT dana desa.

Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak tercover dengan program pemerintah, terutama dalam penanganan covid 19 ini.

Baca Juga

Teluk Binongko di Labuan Bajo

Desa Haka: Catatan Tradisi Lisan (2) dan Inovasi Desa Wisata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *